Perihal Penghapusan Tenaga Honorer Menurut Nadiem Masyarakat Masih Banyak Yang Belum Faham Betul

Perihal Penghapusan Tenaga Honorer Menurut Nadiem Masyarakat Masih Banyak Yang Belum Faham Betul

Berita Terbaru – Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Nadiem Makarim menyanggah kebijaksanaan pengendalian serta pemakaian dana Pertolongan Operasional Sekolah (BOS), terutamanya pembayaran upah guru honorer sampai 50 %, berlawanan dengan kebijaksanaan penghilangan tenaga honorer dari Kementerian Pemanfaatan Perangkat Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Perihal Penghapusan Tenaga Honorer Menurut Nadiem Masyarakat Masih Banyak Yang Belum Faham Betul

Dia memandang ada kekeliruan pemahaman ditengah-tengah warga mengenai penghilangan tenaga honorer yang akan dikerjakan oleh pemerintah. “Jika saya tidak salah, yang penghilangan honorer itu seperti yang Menpan-RB sebutkan di pemerintah pusat, bukan di sekolah,” kata Nadiem dalam acara

“Bincang Sore” dengan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Menurutnya, tidak ada penghilangan guru honorer di Indonesia, terutamanya di wilayah. Nadiem menjelaskan, jumlahnya guru honorer di Indonesia lumayan besar. “Mereka (guru honorer) banyak yang mengabdi mengagumkan. Jadi sebetulnya tidak berlawanan,” kata Nadiem. Dia mengatakan, seperti yang disebutkan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, penghilangan tenaga honorer cuma dikerjakan pada tingkat pusat, bukan tenaga honorer seperti guru pada tingkat wilayah.

Guru honorer, lanjut Nadiem, adalah wewenang kepala sekolah sebagai faksi yang mengusung serta dipantau langsung oleh Dinas Pendidikan hingga tidak ada penghilangan tenaga honorer seperti guru. Awalnya, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, serta Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) setuju untuk dengan setahap menghapuskan beberapa jenis pegawai seperti tenaga honorer.

Persetujuan itu dari hasil Rapat Komisi II di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bijak Wibowo menjelaskan jika butuh dinyatakan tidak lagi ada pegawai-pegawai yang macamnya di luar undang-undang. Undang-undang yang disebut ialah UU Nomor 5 tahun 2014 mengenai Perangkat Sipil Negara. Menurut UU itu, cuma ada dua tipe status kepegawaian dengan nasional, yakni PNS serta PPPK.

Di rapat itu, faksi Kemenpan-RB mengutarakan masih jumlahnya pegawai yang dengan status non-ASN. “Untuk tenaga kesehatan, pendidikan, serta penyuluhan yang non-ASN, pemerintah telah sepakat akan masuk ke pola Pegawai Pemerintah dengan Kesepakatan Kerja (P3K) sebab umur mereka telah di atas 35 tahun, kami akan selekasnya membuat ini,” papar faksi Kemenpan-RB. Menurut Kemenpan-RB, pola itu diperuntukkan terutamanya buat yang kerja di instansi non-struktural.

Dinilai Ikatan Guru Indonesia
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim memandang pembayaran upah guru honorer sampai 50 % memakai dana BOS sebuah kemerosotan dengan skema. Dia memandang pembayaran itu tidak searah dengan semangat penghilangan skema honorer dari DPR serta BKN.

“Menambahkan 50 % untuk honorer sebenarnya kontraproduktif dengan ketetapan DPR serta BKN untuk menghapuskan skema honorer, sebaiknya bukan jadi 50 %, tapi jadi 0 %,” kata Ramli dalam info tercatat yang diterima wartawan, Selasa (11/2/2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *