Jaminan Yang Akan Terbit Dalam 1×24 Jam Akan Segera Di Tetapkan

Jaminan Yang Akan Terbit Dalam 1×24 Jam Akan Segera Di Tetapkan

Berita Terbaru – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyanggah tuduhan jika proses penerbitan surat izin pemeriksaan yang lamban jadi penghalang proses penyelidikan oleh KPK. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean memperjelas, tiap izin pemeriksaan, penyitaan, serta penyadapan akan diedarkan optimal 1×24 jam semenjak permintaan itu diterima. “Kami memberi izin 1×24 jam paling lama serta saya jamin itu dapat kami kerjakan, kita telah bicarakan barusan,” kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020) “Kita tidak ada orang sebutkan ‘Dewas ini menghalangi, memperlama-lama kasus’, tak ada itu ya,” tegasnya.

Jaminan Yang Akan Terbit Dalam 1x24 Jam Akan Segera Di Tetapkan

Keraguan itu awalnya muncul sesudah pemeriksaan berkaitan masalah yang menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan baru dikerjakan beberapa waktu sesudah penentuan terduga. Menjawab keraguan itu, Tumpak mengklaim izin pemeriksaan berkaitan masalah itu keluar dalam hitungan jam semenjak permintaan diterima. “Tidak perlu cemas, omong kosong orang katakan, ‘Dewas itu memperlama-lama’. Tidak ada itu, misalnya (pemeriksaan) di KPU hanya berapakah jam saja telah jadi,” kata Tumpak. Walau demikian, Tumpak menyebutkan Dewan Pengawas KPK cuma berkuasa memberi izin atas permintaan pemeriksaan yang diserahkan oleh pimpinan KPK.

Sedang, tentang waktu penggeledahannya, hal tersebut dikembalikan pada penyidik sebab terkait dengan taktik penyelidikan. “Itu bukan jadi permasalahan di kami. Itu disana memiliki taktik , penyidik memiliki taktik kapan ingin memeriksa, bukan harus hari ini (memeriksa),” kata Tumpak. Tumpak cuma memperingatkan jika izin pemeriksaan, penyitaan, atau penyadapan cuma berlaku 30 hari semenjak izin diedarkan. “Kami cuma memberi izin 1×24 jam (semenjak) permintaan itu dikatakan. Kapan mereka ingin memeriksa? Terserah ia,” kata Tumpak.

Rahasia
Tumpak juga memperjelas jika Dewan Pengawas KPK tidak dapat ungkap isi izin pemeriksaan, penyadapan, serta penyitaan ke publik sebab berbentuk rahasia. Tumpak beralasan, surat izin yang diedarkan Dewan Pengawas KPK adalah baguan dari berkas masalah yang akan dibawa ke pengadilan. “Izin dari dewas itu merupakan sisi proses dari penyeledikan atau penyelidikan serta itu masuk dalam berkas masalah yang akan dibawa kepengadilan. Oleh karena itu, izin itu adalah info yang bukan bebas dikatakan pada publik,” kata Tumpak.

Tumpak menjelaskan, ketetapan itu ditata dalam Undang-undang Keterbukaan Info yang menyebutkan info publik yang bisa menghalangi proses penegakan hukum tidak dapat dibuka publik. “Itu taktik dari perlakuan satu masalah. Jika saya berikan orang yang ingin digeledah atau barang yang ingin diambil alih kabur semuanya kelak,” katanya.

Walau demikian, Tumpak pastikan tiap pekerjaan pemeriksaan yang dikerjakan penyidik KPK telah kantongi izin dari Dewan Pengawas. “Bertanya saja penyidik cocok memeriksa itu. “Hey penyidik, kamu memeriksa apa telah ada izin dari Dewas?” Nah silakan saja (tanyakanlah). Serta tentu jika mereka memeriksa, sudah pasti ada izin,” kata Tumpak.

Sediakan Aplikasi
Selain itu, Tumpak menyebutkan Dewan Pengawas mempersiapkan satu aplikasi yang akan memudahkan proses pemberian izin pemeriksaan, penyadapan, serta penyitaan.

Tumpak menjelaskan, melalui aplikasi itu nanti izin bisa diberi di mana saja beberapa anggota Dewan Pengawas KPK ada. “Kita akan membuat kelak aplikasi lewat IT hingga dapat mempermudah antar kami dengan penyidik meskipun ia di Papua sana dapat terkait dengan kami,” kata Tumpak. Tumpak meneruskan, aplikasi itu dibikin supaya anggota Dewan Pengawas KPK masih bisa meneken izin tak perlu ada di kantor mereka, contohnya di akhir minggu. Walaupun begitu, Tumpak mengatakan jika Dewan Pengawas KPK siap memberi izin itu kapan juga diperlukan. “Mungkin jika memang itu dilihat butuh, jika butuh benar ini digeledah silahkan saja kemukakan,” kata Tumpak.

Anggota Dewan Pengawas KPK Harjono memberikan tambahan, Dewan Pengawas KPK masih membuat mekanisme pemberian izin itu. Tetapi, dia pastikan proses pengaturan mekanisme itu tidak mengganggu penyelidikan. “Tidak bermakna jika prosedur-prosedur kelak akan terhambat sebab kita telah mempersiapkan templatenya untuk dapat dikerjakan serta tidak mengganggu pekerjaan KPK,” tutur Harjono. Sudah diketahui, UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai KPK mengendalikan jika pekerjaan penyadapan, pemeriksaan, serta penyitaan, harus izin Dewan Pengawas KPK. Dalam UU itu ditata juga jika Dewan Pengawas bisa memberi izin tercatat paling lama 1×24 jam terhitung semenjak keinginan diserahkan oleh pimpinan KPK.

Ketentuan ini yang selanjutnya dipandang jadi penghalang kerja penyelidikan KPK, terutamanya dalam masalah yang menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sudah diketahui, rumah dinas serta ruangan kerja Wahyu baru digeledah pada Senin (13/1/2020) tempo hari. Walau sebenarnya, Wahyu telah diputuskan jadi terduga semenjak Kamis (9/1/2020) serta diamankan pada Rabu (8/1/2020). Beberapa faksi cemas lambannya pemeriksaan ini bisa membuat tanda bukti yang dibutuhkan musnah atau rusak sebelum pemeriksaan dikerjakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *