Apakah Pihak Pihak Tertentu Sembunyikan Sesuatu Dibalik Wacana Jabatan Presiden 3 Priode

Apakah Pihak Pihak Tertentu Sembunyikan Sesuatu Dibalik Wacana Jabatan Presiden 3 Priode

Berita Terbaru – “Wacana waktu jabatan 3 periode untuk presiden tidak dari MPR. Sebab ini ialah inspirasi yang berkembang ditengah-tengah warga. Kami tidak punyai hak membunuh inspirasi itu,” tutur Bambang Soesatyo di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2019).

Apakah Pihak Pihak Tertentu Kembalikan Sesuatu Dibalik Wacana Jabatan Presiden 3 Priode

Apa yang dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo berkesan mudah. Tetapi banyak yang tidak mengerti, pengakuan itu memiliki kandungan resiko besar pada skema pemerintahan di negeri ini. Kontroversi langsung muncul. Siapakah yang menyarankan masalah waktu jabatan itu pertama-tama? Abu-abu… Tetapi, siapa yang menyarankan tidak penting intisari yang dikandung dalam saran itu.

Waktu diberi pertanyaan siapa yang pertama-tama melempar rumor ini, Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani tidak memberikan jawaban jelas. Dia menjelaskan dengar saran ini pertama-tama dari Partai Nasdem. “Pasti ini harus ditanyakan pada yang melayangkan ini, kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang mengemukakan semacam ini, jika tidak salah dari mulai anggota DPR dari Fraksi Nasdem,” kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Saya coba memverifikasi ke Partai Nasdem. Ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan tidak menolak jika partainya memberi dukungan saran itu. Tetapi dia keberatan bila disebutkan partainya jadi pengusul pertama-tama. “Mengapa tidak (jabatan presiden 3 Periode)? Kita punyai pak Jokowi yang dipandang sukses,” papar Zulfan pada saya dalam interviu di program AIMAN yang tampil tiap Senin jam 20.00 wib.

Wacana 3 periode serta pelemahan KPK Apa yang menghawatirkan bila tidak ingin terlalu berlebih menjelaskan beresiko dari sini? Apa ada udang dibalik bakwan? Mungkin banyak yang tidak mengerti jika otak-atik waktu jabatan presiden ini tidak berdiri dengan sendiri pada sebuah periode waktu.

Silahkan kita lihat. Bagaimana proses penentuan periode ke-3? Pemilihannya belum pasti dikerjakan langsung oleh rakyat. Ada saran yang sempat muncul sepanjang beberapa waktu paling akhir masalah pilpres tidak langsung. Faktanya, penentuan langsung mengakibatkan warga terpecah, negara naik-turun serta ribut tidak berakhir. Ujungnya, ekonomi yang menjadi korban.

Semua fakta ini berkesan logis untuk menyarankan supaya presiden tidak diambil langsung tetapi oleh perwakilan yakni MPR. Dimana yang ganjil? Kejanggalannya berada di variabel lain di luar pembicaraan masalah periode waktu jabatan presiden serta proses pemilihannya. Wacana masalah waktu jabatan presiden muncul sesudah rumor pelemahan KPK.

Pasti Anda masih ingat masalah masalah undang-undang baru KPK yang dipandang lemahkan instansi anti-rasuah itu. Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan, dengan undang-undang baru ini KPK tidak lebih dari Komisi Mencegah Korupsi. Karena, operasi tangkap tangan tidak akan gampang dikerjakan. Wewenang KPK dipreteli.

“Jika misalnya koreksi undang-undang ini selamat, sebenarnya mungkin paling simpel KPK-nya singkatannya dirubah, Komisi Mencegah Korupsi,” tutur Agus waktu jadi pembicara di PUKAT UGM, Senin (11/9/2019) kemarin. Nah, sudahkan Anda tangkap alur ceritanya?

Tidak langsung serta kongkalingkong Kita ketahui jika lakukan pelanggaran pada penentuan langsung tambah lebih susah dibandingkan kongkalingkong pada proses penentuan tidak langsung. Jangan dahulu bicara masalah Presiden. Narasi masalah kongkalingkong di antara legislatif serta eksekutif pada tingkat wilayah ialah cerita yang tidak pernah selesai. Kota Malang diantaranya.

Sekitar 41 dari 45 anggota DPRD-nya jadi terduga korupsi. Ada pula cerita Propinsi Jambi yang menyeret Gubernur Milenial Zumi Zola. Ceritanya sama: kongkalikong gubernur dengan DPRD. Penentuan tidak langsung oleh MPR tentunya prosesnya jadi tambah lebih simpel daripada penentuan langsung oleh 190 juta warga Indonesia. Anggota MPR cuma 711 orang.

Kekuatan permasalahannya, dengan “hanya” 711 orang, lebih gampang untuk “mengondisikan” siapa yang akan diambil oleh MPR. Waktu jabatan 3 periode jadi polemis waktu dihubungkan dengan birokrasi, kekuasaan, sampai budget beberapa ribu triliun yang menemani. Bukan tidak mungkin otoritarianisme akan tertarik untuk tumbuh serta berkembang subur dalam 3 periode itu.

Tidakkah kita punyai pengalaman 32 tahun orde baru. Kita juga terkadang lupa pada saat Demokrasi Terpimpin di tahun 1950-1959. Pertanyaannya sekarang, akankah kita terbuai akan alunan kidung ribut semata-mata yang adalah keniscayaan negara demokrasi? Atau mungkin kita tersentak, bangun, serta sadar, ada bahaya yang terdapat pada otak-atik waktu jabatan presiden?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *