UMP 2020 Menjadi Fokos Kemnaker Untuk Di Pantau Bersama Gebernur Se Indonesia

UMP 2020 Menjadi Fokos Kemnaker Untuk Di Pantau Bersama Gebernur Se Indonesia

Berita Terbaru – Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial serta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI serta Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang menjelaskan, sampai sekarang, Kemnaker terus lakukan pengamatan penentuan UMP (Upah Minimum Pekerja) dengan beberapa gubernur.

UMP 2020 Menjadi Fokos Kemnaker Untuk Di Pantau Bersama Gebernur Se Indonesia

“Kita terus lakukan pengamatan serta pengumpulan laporan penentuan UMP dari beberapa daerah dari semua Indonesia,” tuturnya, dalam info wartawan Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (1/11/2019). Kenaikan UMP 2020 dihitung berdasar formula yang sesuai Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 mengenai penggajian.

Mengenai penentuan UMP 2020 berdasar Klausal 9 Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 mengenai Gaji Minimal diputuskan serta dipublikasikan dengan serempak oleh gubernur tiap wilayah pada 1 November 2019 dengan ketetapan gubernur. “Pokoknya, penentuan UMP tahun 2020 adalah wewenang gubernur. Berdasar data Inflasi serta Perkembangan Ekonomi Nasional dari BPS, kenaikan Gaji Minimal Propinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 %,” kata Haiyani.

Direktur Penggajian Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani memberikan tambahan, sampai sekarang telah 20 propinsi yang sudah menginformasikan penentuan serta mengemukakan laporan mengenai penentuan gaji minimal propinsi (UMP) 2020 pada Kemnaker.

Dari 20 propinsi yang sudah mengemukakan laporan mengenai besaran UMP itu, sekitar 19 telah sesuai Ketentuan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 mengenai Penggajian. “Sampai sore hari ini, terlihat 20 propinsi yang sudah memutuskan UMP oleh gubernur. Tetapi 1 propinsi salah satunya masih tidak sesuai ketentuan, ” kata Dinar.

Tentang provinsi- propinsi yang belum mengemukakan laporannya, Dinar menyangka bisa telah dipublikasikan, tetapi laporannya masih mengejar sebab Ketetapannya belum di tandatangani oleh gubernur atau belum dikatakan pada Kami.

Awalnya, Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya, M Hanif Dhakiri sudah meluncurkan surat masalah data inflasi Nasional serta Perkembangan ekonomi tahun 2019 yang dipakai jadi fundamen penghitungan kenaikan Gaji Minimal Propinsi (UMP) tahun 2020 pada 15 Oktober 2019.

Surat edaran itu bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal pengutaraan data tingkat inflasi nasional serta perkembangan produk domestik bruto tahun 2019. Sesuai Ketentuan Pemerintah (PP) No. 78 berkaitan Penggajian, patokan di atas jadi penghitungan kenaikan UMP tahun selanjutnya.

Surat edaran itu menerangkan, berdasar data BPS inflasi nasional tertera 3,39 % serta perkembangan ekonomi nasional 5,12 %, yang selanjutnya diakumulasi jadi besaran kenaikan UMP 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *