Ini Tanggapan Fahri Hamzah Perihal keinginan PKS Untuk Menyita Aset

Ini Tanggapan Fahri Hamzah Perihal keinginan PKS Untuk Menyita Aset

Berita Terbaru – Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief menjelaskan jika faksinya tidak memusingkan tentang type asset apa yang akan diambil alih dari faksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) untuk diserahkan kepada client-nya, Fahri Hamzah.

Ini Tanggapan Fahri Hamzah Perihal keinginan PKS Untuk Menyita Aset

“Sebenarnya kami tidak ingin pusing ingin (dibayar) gunakan asset apa, yang penting nilainya Rp 30 miliar,” kata Mujahid di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan sesudah menyerahkan data penambahan untuk permintaan eksekusi pada harta benda punya PKS.

Fahri Hamzah sudah minta sita eksekusi untuk beberapa asset pejabat PKS berbentuk harta bergerak serta tidak bergerak, diantaranya ialah rumah serta gedung PKS yang berada di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Keinginan sita asset itu diserahkan sebab PKS belum membayarkan beberapa uang pada Fahri Hamzah sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangi Fahri. Mujahid menjelaskan, bila PKS membayarnya dengan uang tunai juga, faksinya akan terima seandainya keputusan MA itu memang benar dilakukan tindakan. Ditambah lagi, semenjak keputusan dikeluarkan sampai sekarang, menurutnya, tidak ada tanggapan dari faksi PKS. Keputusan itu diedarkan semenjak satu tahun kemarin.

“Andaikata sejumlah itu selekasnya dilakukan tindakan dengan menyerahkan uang kontan. Masih ingat tidak dahulu awal-awal mereka tuturnya akan menggalang kadernya kumpulkan koin. Ke mana itu saat ini? Apa telah ada yang dilakukan tindakan?” kata Mujahid.

Dengan data penambahan yang diberikan untuk sita eksekusi asset, paling tidak keseluruhan ada 11 asset yang diserahkan untuk diambil alih. Bila dihitung, katanya, dari bagian nilai, 11 asset itu telah lebih dari Rp 30 miliar. Didapati, bentrokan di antara Fahri serta PKS berawal pada 2016.

Saat itu, Fahri dikeluarkan dari semua tahap jabatan di kepartaian. Fahri yang tidak terima dengan dengan ketetapan itu lalu melayangkan tuntutan di PN Jakarta Selatan. Dalam tuntutannya, Fahri tuntut PKS membayar ubah rugi materiil sebesar Rp 1,6 juta serta imateriil sejumlah lebih dari Rp 500 miliar.

Elite yang digugat ialah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, serta Abi Sumaid. Fahri tuntut PKS untuk memulihkan nama lebih baiknya.

Fahri memenangkan tuntutan itu, tapi PKS ajukan banding ke pengadilan tinggi yang kembali dimenangi Fahri. Kemudian, PKS ajukan permintaan kasasi ke MA tapi tidak diterima. MA putuskan sekaligus juga memerintah PKS supaya menggagalkan pemecatan Fahri serta membayar ubah rugi pada Fahri sejumlah Rp 30 miliar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *