Ini Kata Gerindra Perihal Isu Yang Mengatakan Prabowo Tidak Ambil Gaji Menteri

Ini Kata Gerindra Perihal Isu Yang Mengatakan Prabowo Tidak Ambil Gaji Menteri

Berita Terbaru – Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa turut memberi komentar berkaitan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang tidak akan ambil upah dari negara. Desmond menjelaskan, jadi satu orang entrepreneur, Prabowo sudah pasti merasakan cukup hanya harta kekayaan yang dipunyainya, hingga tidak ambil upah jadi menhan. “Mungkin beliau (Prabowo) merasakan jika itu tidak cukup, sebab beliau punyai perusahaan.

Ini Kata Gerindra Perihal Isu Yang Mengatakan Prabowo Tidak Ambil Gaji Menteri

Harta beliau saja satu koma berapakah triliun itu, waktu upah seuprit dapat diambil ia? kan tidak,” kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Desmond menjelaskan, Prabowo mempunyai loyalitas yakni melakukan perbuatan untuk negara dan bangsa. Oleh karenanya, upah bukan suatu hal yang dikejar oleh Prabowo. “Sebab beliau itu sebetulnya lihatlah, beliau melakukan perbuatan untuk negara dan bangsa, saya memandangnya disana saja. Upah apa itu sich buat satu orang entrepreneur,” tutur ia.

Prabowo Subianto tidak ambil upah sebagai haknya jadi Menteri Pertahanan periode 2019-2024. Ini dikatakan oleh Dahnil Anzar, Juru Bicara Prabowo sebagai Ketua Umum KDP Gerindra lewat account Twitter kepunyaannya.

“Saya ingin mengkonfirmasikan kpd sahabat semua terutamanya sahabat pewarta berkaitan dg info yg mengatakan Pak @ prabowo tidak akan ambil upahnya sbg Menteri di @Kemhan_RI adl BENAR.Semenjak awal beliau masuk politik, memiliki komitmen untuk mengabdi buat kebutuhan bangsa serta Negara,” catat Dahnil. Posting itu diupload pada 30 Oktober 2019 jam 10.45 WIB.

Hal sama dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade lewat info tercatat waktu dihubungi wartawan pada Rabu (30/10/2019) sore. Andre mengutarakan jika Prabowo tidak ambil upah serta tidak menggunakan mobil dinas. “Iya. Pak Prabowo memang tidak ambil upah serta tidak menggunakan mobil dinas,” kata Andre. Selain itu, untuk tunjangan-tunjangan lain, Andre akui tidak paham dengan detil.

Ketentuan masalah upah menteri Dalam Klausal 2 Ketentuan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, upah inti menteri ialah sejumlah Rp 5,04 juta per bulan.

Diluar itu, menteri memiliki hak mendapatkan tunjangan jabatan seperti diterangkan dalam Ketetapan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Petinggi Negara Tersendiri. Berdasar Klausal 2.e dari Ketetapan Presiden itu, tunjangan yang diserahkan kepada menteri ialah sebesar Rp 13,6 juta per bulan.

Jadi, keseluruhan upah serta tunjangan yang diterima oleh menteri ialah sebesar Rp 18,64 juta per bulan. Tidak hanya upah serta tunjangan jabatan, menteri akan memperoleh tunjangan operasional untuk pembiayaan pekerjaan menteri serta bukan untuk kebutuhan pribadi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *