Ini Cara Jokowi Menaikan Iuran BPJS Untuk Kelas 3 Walau Masih Mendapatkan Penolakan

Ini Cara Jokowi Menaikan Iuran BPJS Untuk Kelas 3 Walau Masih Mendapatkan Penolakan

Berita Terbaru – Pemerintah secara sah menaikkan pungutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diurus Tubuh Pelaksana Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan, terhitung untuk peserta kelas III. Walau sebenarnya, kenaikan pungutan untuk peserta kelas III tidak diterima oleh DPR sampai barisan buruh.

Ini Cara Jokowi Menaikan Iuran BPJS Untuk Kelas 3 Walau Masih Mendapatkan Penolakan

Penolakan DPR

Penolakan DPR untuk kenaikan pungutan peserta kelas III ditetapkan dalam rapat kombinasi Komisi IX serta XI DPR dengan pemerintah serta direksi BPJS Kesehatan, 2 September 2019. Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno membacakan rangkuman rapat jika DPR menampik kenaikan pungutan untuk peserta kelas III sampai pemerintah mengakhiri persoalan data peserta.

“Dan menekan pemerintah untuk cari langkah |ain dalam mengatasi defisit dana jaminan sosial (DJS) kesehatan,” sebut Supriyanto waktu itu. Lalu, pada 16 September, Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf pastikan jika DPR serta pemerintah setuju tidak menaikkan pungutan peserta BPJS kesehatan untuk kelas tiga. “DPR sesudah berdiskusi panjang dengan pemerintah pada akhirnya setuju untuk kelas III tidak naik,” kata Dede Yusuf.

Ia menjelaskan, pungutan BPJS kelas III tidak dinaikkan terlebih dulu sebab hampir 60 % peserta BPJS adalah warga dari ekonomi bawah. Selain itu, untuk kelas I serta kelas II, faksinya menyerahkan pada pemerintah untuk cari jalan keluar paling baik.

Penolakan buruh

Barisan buruh mengemukakan penampikan kenaikan pungutan BPJS untuk kelas III. Penampikan ini serta dikatakan langsung oleh dua pimpinan barisan buruh waktu diterima Presiden Jokowi di Istana Bogor, 30 September. Dua pimpinan buruh itu yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Semua Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nea serta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. “Kami menjelaskan pungutan BPJS kelas III akan memberatkan rakyat serta turunkan daya beli.

Oleh karenanya, kami menyarankan serta merekomendasikan pada beliau untuk diperhitungkan supaya pungutan kelas III tidak dinaikkan,” kata Said Iqbal. Jokowi yang berdiri di samping Said Iqbal serta Andi Gani tidak menjawab tegas apa akan penuhi keinginan itu. “Itu saran, kita pikirkan lah. sebab memang kita harus berhitung, harus berkalkulasi kelak jika kenaikan BPJS tidak kita kerjakan yang berlangsung defisit besar di BPJS. Semua dihitung, semua dikalkulasi,” kata Jokowi.

Resmi naik

Tetapi, Jokowi pada akhirnya masih menaikkan pungutan terhitung untuk peserta BPJS kelas III. Kenaikan ini diresmikan melalui Ketentuan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang ditandatangani pada 24 Oktober kemarin. Dalam Klausal 34 beleid itu ditata jika kenaikan pungutan berlangsung pada semua fragmen peserta mandiri kelompok pekerja bukan penerima gaji (PBPU) serta bukan pekerja (BP). Kenaikan mulai berlaku 1 Januari 2020.

Pungutan peserta kelas III akan bertambah jadi Rp 42.000, dari sekarang sebesar Rp 25.500. Pungutan peserta kelas II akan bertambah jadi Rp 110.000 dari sekarang sebesar Rp 51.000. Selain itu, pungutan peserta Kelas I akan naik jadi Rp 160.000 dari sekarang sebesar Rp 80.000.

Tidak hanya kenaikan untuk peserta mandiri, ditata kenaikan untuk peserta Penerima Pertolongan Pungutan (PBI). Pungutan buat Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Wilayah yakni sebesar Rp 42.000, naik dari mulanya Rp 23.000.

Kenaikan pungutan PBI yang datang dari budget pemerintah ini berlaku surut mulai 1 Agustus 2019. Diluar itu, Klausal 30 mengendalikan kenaikan penghitungan pungutan peserta pekerja penerima gaji (PPU) yang terdiri atas ASN, prajurit, serta Polri. Besaran pungutan naik mejadi 5 % dari upah per bulan, terbagi dalam 4 % yang dibayar oleh pemberi kerja serta 1 % dibayar oleh peserta.

Alasan wamenkeu hingga Istana

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara beralasan, kenaikan untuk peserta kelas III telah diakui dengan masak. “Ada perhitungannya. Kan penghitungan dibanding di antara faedah yang didapatkan dengan nilai premi berapakah. Itu ada perhitungannya,” kata Suahasil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *