Kebijakan Pembatasan Internet Oleh Pemerintah Di Honkong Dimungkinkan Untuk Atasi Demonstrasi

Kebijakan Pembatasan Internet Oleh Pemerintah Di Honkong Dimungkinkan Untuk Atasi Demonstrasi

Berita Terbaru – Pemerintah Hong Kong memperhitungkan untuk menetapkan penetapan akses serta menyensor internet dalam usaha mengatasi tindakan protes yang makin keras. Langkah itu dimungkinkan sesudah pemberlakukan larangan pemakaian penutup wajah dalam tindakan protes tidak berhasil mematikan kegaduhan.

Kebijakan Pembatasan Internet Oleh Pemerintah Di Honkong Dimungkinkan Untuk Atasi Demonstrasi

Tindakan protes yang diwarnai benturan dengan aparat keamanan yang berlangsung sepanjang tiga hari paling akhir sudah membuat beberapa daerah Hong Kong lumpuh. Service kereta beberapa dibatalkan, sesaat massa demonstrasi sudah mulai mengarahkan kemarahan mereka ke beberapa outlet usaha yang dipandang pro-China.

Penambahan kekerasan dalam tindakan demonstrasi itu mengejar pengumuman pemerintah Hong Kong yang kembali menetapkan undang-undang genting masa kolonial yang tidak dipakai sepanjang lebih dari 50 tahun, yaitu larangan pemakaian penutup muka buat peserta tindakan demo.

Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam menjelaskan larangan itu dibutuhkan untuk meredam keonaran, yang sudah berjalan hampir empat bulan dengan juta-an orang turun ke jalan tuntut China tidak mengganggu kebebasan otonomi kota itu.

Menyikapi tindakan protes yang makin keras, seseorang anggota Dewan Eksekutif Hong Kong, Ip Kwok-him, mengusung rumor peluang buat pemerintah untuk lakukan penetapan koneksi internet. “Pada step ini, pemerintah dapat memperhitungkan semua langkah hukum untuk hentikan keonaran,” kata Ip, politikus senior yang pro-Beijing, dalam satu interviu radio, Senin (7/10/2019).

“Kami tidak tidak pedulikan peluang menetapkan larangan pada internet,” imbuhnya, yang menyulut kecemasan di golongan demonstran. Jaringan internet jadi penting buat demonstran, yang tidak digerakkan pemimpin publik serta semakin banyak memakai komunitas online dan aplikasi pesan terenkripsi untuk memobilisasi massa. Dewan eksekutif bertindak selaku kabinet dalam pemerintah kota Hong Kong, yang bekerja jadi tubuh penasihat buat pemimpin eksekutif.

Lam menginformasikan pemberlakukan larangan pemakaian penutup muka dalam tindakan protes pada Jumat (4/10/2019) minggu lalu, tidak lama sesudah mengadakan pertemuan dengan dewan ini. Hong Kong sudah jatuh dalam kritis politik terjelek semenjak diberikan kembali pada pemerintahan China oleh Inggris, pada 1997.

Tindakan demonstrasi dengan massa turun ke jalan pertama berlangsung pada bulan Juni, yang melawan RUU Ekstradisi. Tetapi pergerakan yang sudah berjalan lebih dari tiga bulan itu sekarang menjadi lebih luas dengan tuntut reformasi demokrasi di Hong Kong. Awalnya, Senin (7/10/2019), kepolisian mengingatkan pada masyarakat Hong Kong untuk menjauhi tempat demo untuk menghindarkan tindak kekerasan dari demonstran.

Peringatan itu dikatakan mengejar terdapatnya laporan mengenai serangan sadis dari beberapa demonstran pada masyarakat biasa dalam benturan sepanjang akhir minggu kemarin. Satu video yang menunjukkan berlangsungnya pemukulan pada seseorang pekerja China di Hong Kong menyebabkan kemarahan masyarakat China daratan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *