Komentar Arief Poyuono Soal Revisi UU KPK Dapat Sanggahan Dari Hendrawan Supratikno

Komentar Arief Poyuono Soal Revisi UU KPK Dapat Sanggahan Dari Hendrawan Supratikno

Berita Terbaru – Arief Poyuono selaku Waketum Partai Gerindra memandang faksi yang ingin membuat revisi UU Nomer 30/2002 mengenai KPK akan memudahkan diri dalam mencuri uang negara. Menanggapinya, anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno memandang komentar Poyuono begitu dini serta minta warga bersama menjaga koreksi UU KPK. “Buat kami, hukum harus dapat menyejahterakan rakyat (salus populi suprema lex), bukan sebaliknya, instrumen untuk mencuri uang negara seperti yang disebutkan Arief Poyuono. Kita awasi selalu sama sama (koreksi UU KPK),” tutur Hendrawan waktu di konfirmasi, Selasa (10/9/2019).

Komentar Arief Poyuono Soal Revisi UU KPK Dapat Sanggahan Dari Hendrawan Supratikno

Hendrawan menyebutkan Poyuono begitu awal untuk memberi komentar pandangan tentang koreksi UU KPK yang drafnya benar-benar belum diulas oleh DPR serta pemerintah. “Arief Poyuono memberi komentar begitu awal untuk draf RUU yang belum diulas benar-benar oleh DPR serta Pemerintah. Semua keberatan kelak seyogyanya masuk dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah),” katanya. Tetapi Hendrawan menyebutkan ada hal positif dari pengakuan Arief Poyuono.

“Segi positif dari pengakuan itu, supaya kita tetap diingatkan untuk membuat kelembagaan yang efisien serta dapat dipercaya dalam semua bagian, terhitung dalam pembasmian korupsi,” katanya. Ia juga menyikapi enjoy bila Arief Poyuono menyebutkan wawasan koreksi UU KPK mempunyai tujuan lemahkan KPK. “Arief biasa demikian. Mungkin punyai trauma seringkali dikecoh,” paparnya. Awalnya, Arief Poyuono minta wawasan koreksi UU Nomer 30/2002 mengenai KPK diurungkan. Buat Poyuono, UU KPK yang ada sekarang telah mencukupi dalam usaha pembasmian korupsi.

“Dengan UU KPK yang sekarang sangatlah pas dalam usaha KPK menghajar habis virus-virus kejahatan korupsi sampai kini yang menggerogoti uang negara yang semestinya dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Poyuono dalam info tertulisnya, Selasa (10/9/2019). “Dengan keseluruhan APBN yang dalam lima tahun ini melewati Rp 2.500 triliun jika saja tidak dikorup karena itu warga Indonesia dapat nikmati kesejahteraannya dengan perkembangan ekonomi di atas 7 % serta tak perlu berlangsung defisit BPJS Kesehatan,” tambah ia.

Buat Poyuono, wacana koreksi UU KPK ini harus direspon dengan satu kata: tolak. Menurut dia, beberapa pihak yang ingin membuat revisi KPK ini akan memudahkan diri dalam mencuri uang negara. “Jelas kok mereka akan merevisi UU KPK arah untuk memudahkan mereka lakukan perampokan uang negara sampai kini. Sebab ada klausul dalam draf UU KPK nanti yang akan memberi hak kebal hukum buat beberapa anggota legislatif serta eksekutif bila terdeteksi terdapatnya korupsi yang menyertakan pelaku legislatif serta eksekutif dan akan meningkatkan masalah supaya KPK dapat memberi SP3 buat satu orang yang terjebak korupsi,” papar Poyuono.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *