Siapa Bilang Pihak Kepolisian Kebal Hukum, Ini Dia Kabar Mengejutkan Dari Kapolda Palembang

Siapa Bilang Pihak Kepolisian Kebal Hukum, Ini Dia Kabar Mengejutkan Dari Kapolda Palembang

Berita Terbaru – Pradilan adalah salah satu jalur hukum yang bisa di tempuh di negara Republik indonesia ini untuk mencari sebuah keadilan. Untuk yang bekerja di sana sendiri kebanyakan terdiri dari aparatur negara yang bekerja sama dengan kepolisian. Tentu orang orang yang bisa menjadi hakim adalah orang orang yang memilki ilmu pengatuhan hukum yang sangat luas. Namun terlibatnnya pihak kepolisian dalam proses mencari keadilan di pradilan ini banyak yang menggap bahwa pihak kepolisian adalah salah satu instansi yang kebal hukum. Namun lain hal nya dengan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka dinyatakan kalah dalam praperadilan masalah sumpah palsu yang diserahkan oleh Kamel (56). Akhirnya, penentuan terduga serta penahanan Kamel tidak resmi serta diurungkan.

Siapa Bilang Pihak Kepolisian Kebal Hukum, Ini Dia Kabar Mengejutkan Dari Kapolda Palembang

Masalah berawal waktu berlangsung silang perselisihan di antara PT SBA dan Wali Kota Palembang berkaitan penerbitan IMB tahun 2016. Duduk jadi tergugat II yakni PT ICM. Pada tingkat banding, IMB itu dicabut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan. Keputusan itu dikuatkan pada tingkat kasasi. PT ICM tidak terima serta ajukan Pemeriksaan Kembali (PK). Waktu berkas PK dicheck di PTUN Palembang, Kamel jadi saksi. Terakhir, Kamel justru jadikan terduga dengan dakwaan sumpah palsu. Pada 30 Juli 2019, Karmel jadi terduga dan kabarnnya akan segera ditahan.

Merasakan ganjil dengan apa yang dirasakannya, Kamel menuntut Kapolda Sulsel serta Dirkrimum Polda Sulsel. Dia merasakan penentuan terduga serta penahanan atas dianya ganjil. “Mengatakan aksi Termohon yang memutuskan Pemohon jadi Terduga atas sangkaan momen tindak pidana Sumpah Palsu serta Info Palsu seperti disebut dalam masalah 242 ayat (1) KUHP, ialah tidak resmi serta tidak berdasarkan hukum,” kata hakim tunggal Toch Simanjuntak seperti dikutip web MA, Senin (19/8/2019).

Diluar itu, Toch Simanjuntak mengatakan aksi penangkapan oleh Kapolda pada Kamel tidak resmi serta tidak berdasarkan hukum, termasuk penahanan yang dikerjakan Kapolda atas Kamel. “Memerintah Termohon untuk hentikan Penyelidikan atas sangkaan momen tindak pidana dalam sangkaan tindak pidana Sumpah palsu serta info palsu sebab tidak resmi serta tidak berdasarkan hukum,” tutur Toch Sumanjuntak dalam sidang pada 14 Agustus kemarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *