Pakar Hukum Dan Tata Negara Sarankan Pembentukan Kabinet Kerja Diatas 20 Oktober

Pakar Hukum Dan Tata Negara Sarankan Pembentukan Kabinet Kerja Diatas 20 Oktober

Berita Terbaru – Pengumuman kabinet harus dikerjakan sesudah Joko Widodo dilantik jadi Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober kelak. Karena hal tersebut telah ditata dengan tegas dalam UU Kementerian Negara. “Dengan politik bisa diterima tetapi dengan hukum tata negara memiliki kandungan persoalan sebab berlawanan dengan Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara,” kata pakar hukum tata negara, Dr Bayu Dwi Anggono, pada wartawan, Kamis (15/8/2019).

Pakar Hukum Dan Tata Negara Sarankan Pembentukan Kabinet Kerja Diatas 20 Oktober

Masalah 16 UU Kementerian Negara jelas mengendalikan jika Pembentukan Kementerian selambat lambatnnya 14 hari kerja semenjak Presiden ucapkan sumpah/janji. Dengan berpatokan pada ketetapan Masalah 16 itu karena itu pengumumam kabinet waktu jabatan 2019 – 2024 cuma dapat dikerjakan oleh Joko Widodo jadi Presiden waktu jabatan 2019 – 2024 sesudah yang berkaitan terlebih dulu ucapkan sumpah/janji jadi Presiden RI pada 20 Oktober 2019. “Pengumuman struktur kabinet yang dikerjakan sebelum tanggal 20 Oktober 2019 jelas tidak dapat dikerjakan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum resmi jadi Presiden waktu jabatan 2019 – 2024 hingga tidak punyai posisi hukum menginformasikan kabinet periode 2019 – 2024,” tutur Bayu.

Karena itu jadi bentuk ketaatan pada UU Kementerian Negara, Presiden Joko Widodo semestinya tidak lakukan pengumuman struktur kabinet baru sebelum tanggal 20 Oktober 2019. Ditambah lagi, kabinet waktu jabatan 2014 – 2019 dengan sah belum selesai. “Dengan begitu lebih baik bila Presiden konsentrasi mengarahkan supaya kabinet yang saat ini mengakhiri kerjaannya sampai 20 oktober 2019,” tutur Direktur Pusat Analisis Pancasila serta Konstitusi (Puskapsi) Kampus Jember itu.

Ditambah lagi, Masalah 19 ayat (1) UU Kementerian Negara memberi keharusan pada Presiden jika lakukan pengubahan kementerian jadi karena pembelahan atau penyatuan Kementerian untuk minta alasan DPR. Walau ketetapan ini cukup ganjil dalam skema Presidensial, tetapi masalah ini sampai sekarang masih resmi berlaku hingga Presiden masih mempunyai keharusan mengerjakannya.

“Diluar itu sebaiknya Presiden masih menggenggam azas kehati-hatian serta ketelitian dalam membuat kabinetnya hingga semakin lebih baik bila tidak dikerjakan dengan tergesa-gesa. Presiden butuh belajar dari pengalaman awalnya dimana sudah pernah kecurian tentang latar petinggi yang diangkatnya contoh tentang status kewarganegaraan yang nyatanya memiliki masalah sebab bukan WNI,” tutur Bayu.

Untuk menahan hal seperti ini terulang lagi, karena itu proses pencarian latar, kompetensi serta reputasi calon anggota kabinet yang akan diangkat Presiden semestinya dikerjakan step penelusuran dengan berkali-kali. Pelibatan keterlibatan publik dalam batas-batas tersendiri butuh dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo intinya tentang inspirasi kementerian apa yang tetap perlu dipertahankan serta mana yang butuh dihapus atau dirubah. “Keterlibatan publik butuh sebab publiklah yang paling terimbas atas hilangnya satu kementerian tersendiri sebab berkaitan dengan service pemerintahan yang umumnya diterima,” pungkas Bayu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *