Perihal UU Pelayaran. Ketum DPP INSA Anggap Masih Pas

Perihal UU Pelayaran. Ketum DPP INSA Anggap Masih Pas

Berita Terbaru – Carmelita Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), memandang Undang-undang No 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran belum butuh direvisi. Menurutnya, sampai sekarang belum semua mandat dalam ketentuan itu digerakkan. Contohnya mandat untuk membuat sea and coast guard jadi tubuh tunggal penjaga laut serta pantai. “Sebab mandat dari UU belum berjalan semuanya, jadi kita belum bisa rasakan dengan keseluruhan, apa UU yang ada ini masih pas atau tidak pas dengan kondisi di lapangan sekarang,” tutur ia dalam info tertulisnya, Selasa (13/8/2019).

Perihal UU Pelayaran. Ketum DPP INSA Anggap Masih Pas

Carmelita memberikan tambahan, selama ini beberapa entrepreneur pelayaran nasional memandang UU Pelayaran yang ada masih berkaitan diberlakukan. Jika pun ada kekurangan bisa dikerjakan pergantian dengan merubah ketentuan turunannnya, seperti ketentuan menteri, tak perlu membuat revisi UU Pelayaran. “Yang diperlukan beberapa entrepreneur pelayaran nasional kan kejelasan usaha, dengan kejelasan hukum serta kebijaksanaan di bidang pelayaran. Supaya aktor usaha bisa berupaya lebih tenang,” kata Carmelita. Ia memandang wawasan membuat revisi UU itu di kuatirkan akan disusupi oleh kebutuhan negara lain di bidang pelayaran nasional. Kebutuhan negara lain itu contohnya dengan buka ketentuan yang berkaitan azas cabotage. Azas cabotage memperjelas angkutan laut dalam negeri memakai kapal berbendera merah putih, serta diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Ini seperti tercantum dalam Masalah 8 ayat 1 dalam UU No 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran.

Azas cabotage bisa dimaknai jadi kedaulatan negara (sovereign of the country). Kebijaksanaan ini, telah dapat dibuktikan sukses jaga kedaulatan negara dari segi keamanan serta pertahanan negara. Diluar itu, azas cabotage sudah sukses berefek positif buat ekonomi nasional, terutamanya di bidang pelayaran serta bidang berkaitan yang lain. Ini dapat dibuktikan dengan menambahnya jumlahnya armada pelayaran nasional, serta sekarang pelayaran nasional sudah dapat layani distribusi semua angkutan kargo domestik dari Sabang sampai Merauke.

“Sangat susah dipikirkan jika kita jadi negara maritim, malah kapal-kapal yang berada di Indonesia ialah kapal berbendera negara lain. Lalu bila berlangsung kondisi force majere, seperti tsunami, apa kapal berbendera negara lain itu akan menolong evakuasi korban? Malah kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka jika itu berlangsung,” sebut ia. Menurut dua, dengan buka azas cabotage, malah Indonesia alami kemunduruan. Sebab Indonesia bukan hanya satu negara yang menetapkan azas cabotage. Beberapa negara lain telah terlebih dulu mengaplikasikan azas cabotage. Sebutlah saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, China, Australia, atau Filipina. “Atas beberapa alasan ini, karena itu azas cabotage tidak bisa terganggu tuntut, serta harus dipertahankan,” tutur wanita yang akrab dipanggil Memei ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *