Salah Satu Anggota DPR RI Ini Beberkan Kapan Penyelesaian RUU Pertanahan

Salah Satu Anggota DPR RI Ini Beberkan Kapan Penyelesaian RUU Pertanahan

Berita Terbaru – Kabar gembira buat beberapa orang yang memilki hak tanah. karena Herman Khaeron selaku Ketua Panitia Kerja (Panja) sudah berikan konfirmasi tentang proses dan kapan selesainnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. Pria yang menjabat sebagai anggota DPR RI itu membidik penyelesaian RUU Pertanahan paling lamban September 2019. Sekarang ia serta team kerjanya sudah menyelesaikan bahasan dalam rapat bersama dengan team perumus serta penyelarasan. “Target bahasan usai Agustus atau September ini.

Salah Satu Anggota DPR RI Ini Beberkan Kapan Penyelesaian RUU Pertanahan

Kami telah tuntaskan step rapat Panja dengan team perumus serta penyelarasan, contohnya pada pasal-pasal yang dielaborasi,” sebut Herman waktu didapati di universitas Undip, Semarang, Selasa (30/7/2019). Herman akui, RUU ini adalah ide DPR yang sudah diserahkan semenjak tahun 2012, tapi sampai saat ini tidak juga alami penuntasan.

Latar pengerjaan RUU Pertanahan, menurut Herman, berdasar pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 mengenai Ketentuan Basic Pokok-Pokok Agraria. Sesudah terdapatnya peraturan itu, diteruskan dengan lahirnya beberapa undang-undang yang sifatnya sektoral, contohnya tentadmg pertanian, kehutanan, minyak bumi serta gas, dan sumber daya alam lain. “Pada perjalanannya lahir undang-undang sektoral yang menyebabkan UU Inti Agraria jadi sama dengan, walau sebenarnya semestinya sama-sama sesuaikan,” paparnya. Herman mengutarakan fakta demikian lamanya bahasan RUU Pertanahan sebab ingin hasilnya lebih baik serta dapat menyimpan inspirasi beberapa faksi. Oleh karena itu, team Panja terus lakukan diskusi dengan bermacam golongan untuk mendapatkan pendapat serta masukan yang membuat.

Karena, RUU itu terkait dengan kebutuhan beberapa orang serta akan dipakai jadi referensi pada masa yang akan datang hingga harus dibikin sebaik-baiknya. “Bukan masalah lama atau cepatnya, kita terus konsultasi publik. RUU ini banyak dilihat orang sebab penting untuk saat ini serta hari esok. Seoptimal mungkin kami menampung pandangan bn input dari ahli, akademisi, serta aktivis LSM. Kami terus keliling agar tidak ada salah pengertian pada norma-norma yang dibuat,” jelas Herman. Ia mengharap kehadiran RUU itu dapat memberikan rasa keadilan tentang pertanahan pada rakyat, dan memberikan kejelasan hukum serta investasi untuk periode panjang. Tidak hanya DPR, bahasan RUU Pertanahan menyertakan empat kementerian, yaitu Kementerian ATR/BPN jadi koordinator, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan Kementerian Hukum serta HAM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *